MEDIA BERITA PANTAU, TARUMAJAYA ~ Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi Partai Demokrat , Angganita SE., menggelar Reses Perdana Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2025, di Kediamannya, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (13/2/2025) siang.
Giat Reses yang mengikut sertakan 150 orang peserta, terdiri dari perwakilan pengurus RT RW, pemerintahan desa se-Kecamatan Tarumajaya, Tim Penggerak PKK, Ibu-ibu Majlis Ta’lim, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya H. Mursan dan perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi Iman Rosyadi.
Disampaikan kepada awak media, Angganita SE, bersyukur Reses nya berjalan lancar dari awal hingga akhir kegiatan.
Angganita mengaku, Reses perdananya nya ini lebih banyak mengundang ibu- ibu majlis ta’lim.
“Karena kita perempuan ya, jadi hubungan dengan ibu-ibu jauh lebih dekat,” ungkapnya.
“Alhamdulillah ibu-ibu ini sangat antusias datang ke Reses saya dan banyak yang diusulkan. Tapi kebanyakan usulannya di tulis dikertas, mungkin malu atau sungkan , begitu,” tambahnya.
Namun demikian Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi tersebut mengungkapkan dalam Resesnya banyak usulan mengenai pemberdayaan perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
” Selain itu Normalisasi Kali / sungai di Pusaka Rakyat juga menjadi prioritas. Selanjutnya, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), dan Infrastruktur Jalan Lingkungan (Jaling),” ujarnya.
Kendati begitu Angganita mengaku bahwa fokus kerjanya juga mengawal aspirasi-aspirasi yang hadir di dalam Musrenbang. Salah satunya, ada di sektor pendidikan.
” Hasil Musrenbang itu kita kekurangan unit sekolah baru (USB). Usulan tersebut karena, baik tingkat SMP maupun SMA/SMK, di Tarumajaya jumlahnya masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak masyarakat yang kesulitan diterima di sekolah-sekolah negeri,” ujar politisi Partai Demokrat itu,”
Menurut Angganita, untuk level SMP, di Kecamatan Tarumajaya hanya memiliki tiga unit sekolah. Sementara SMK dan SMA masing-masing satu unit sekolah.
Dikatakan Angganita, ” Mengenai Unit Sekolah Baru (USB) , banyak masyarakat mengeluhkan anak-anak mereka yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri, dengan alasan zonasi. Namun bukan hanya zonasi faktor utama anak – anak tidak bisa masuk sekolah negeri, melainkan kurangnya unit sekolah,” jelasnya.
Oleh karenanya, Ia mengusulkan pembangunan USB baik tingkat SMP maupun SMK , yang pelaksanaannya akan dikolaborasikan dengan Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, dan pemerintah setempat.
Selain pendidikan, drainase juga masih menjadi momok bahasan dalam Musrenbang. Apalagi, pada tahun 2025 ini akan dibangun sebuah stadion mini.
“Maka mungkin akan berdampak adanya genangan air di seputaran stadion, misal di wilayah kecamatan dan SMP 1. Saat ini saja, pihak SMP 1 sudah memberikan proposal kepada saya untuk pembangunan drainase, sebab setiap hujan itu siswa harus diliburkan sekolahnya karena banjir,” terangnya.
” Tugas dewan hanya mengawasi dan mengawal , yang melakukan itu pemerintah daerah setempat . Namun tanpa laporan dari masyarakat pun , Anggota Dewan tidak akan mengetahui apa yang menjadi keinginan dan keluhan masyarakat,” tegas Angganita.
“Mudah-mudahan dengan adanya Reses ini kita juga bisa membangun dan memperbaiki wilayah kita, agar masyarakat bisa nyaman lagi tinggal di Kabupaten Bekasi khususnya di Tarumajaya. Inshaallah selalu tercipta kolaborasi antara masyarakat, anggota dewan, dan pemerintah setempat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pantai Makmur, H. Mursan mengatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Komisi III itu sudah banyak memberikan bantuan untuk warga Pantai Makmur. Dirinya memuji kinerja Angganita dalam kontribusi pembangunan di wilayahnya.
“Sebagai contoh program Rutilahu, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Sekarang, beliau fokus mengembangkan produk produksi rumahan lewat pengembangan UMKM,” ungkapnya.
Ia katakan, usulan yang mendominasi pada Reses kali ini masih soal infrastruktur, drainase, normalisasi dan penerangan jalan. “Misalnya di Desa Segara Jaya ada jalan yang rusak dan minim penerangan, sehingga ada beberapa insiden kecelakaan dan tindak kejahatan,” jelasnya.
” Sedangkan untuk di Pantai Makmur, berkenaan dengan PJU, tahun lalu sudah mendapatkan pembangunan di 2 titik, yaitu di Kp. Bali dan Pegadungan. Pada tahun 2025 ini juga kita dapat 2 titik di Kp. Sungai Atap dan lanjutan di Pegadungan,” kata Mursan.
Sementara untuk pembangunan jalan di Pantai Makmur terdapat pembangunan/perbaikan jalan di Kp. Bali, yakni jalan irigasi. “Kita berupaya jalan tersebut lebarnya 4 meter. Karena beberapa tahun lalu sudah dilakukan normalisasi dan yang masih menjadi soal adalah bagaimana banyaknya Bangli (bangunan liar) di bantaran kali itu bisa lebih tertib dan ditata,” pungkasnya.
Editor : Ayu M
