Mediaberitapantau.web.id, Bekasi – Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) tahap II di Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi terus dikebut. Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) pada Kamis (2/10/2025) mencatat progres pembangunan sudah mencapai 60–70 persen dari total 80 titik pengerjaan.
Monev dilakukan untuk memastikan pembangunan sesuai standar, mengingat kebutuhan sanitasi layak di Kabupaten Bekasi masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) menekankan pentingnya kualitas agar program berjalan tepat sasaran.
Menurut Asep, Tim Monitoring dari Disperkimtan, penilaian pembangunan tetap mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi lapangan.
“RAB itu acuan utama. Jika ada kekurangan, pasti diperiksa, apalagi ini anggaran pusat. Jangan sampai ada masalah dalam pertanggungjawaban,” tegasnya.
Beberapa poin teknis yang disoroti pada umumnya meliputi: 1. Plesteran dinding – bila ada perubahan harus dilengkapi Change Contract Order (CCO). 2. Area septitank – wajib dicor sesuai standar. 3. Posisi closet – jika di luar bangunan, wajib diberi atap spandek. 4. Ventilasi/loster – banyak unit belum terpasang padahal penting untuk sirkulasi udara. 5. Septitank – harus sesuai standar dengan tutup dan ventilasi agar aman.
Selain teknis, aspek operasional juga dipantau. Biaya operasional maksimal 5 persen, sementara pengerjaan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat penerima manfaat.
Disinggung mengenai pertanggung jawaban pemeliharaan unit SPALD-S , Asep menegaskan bahwa Dana hibah dari dinas disalurkan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan diteruskan ke warga. Setelah diserahterimakan, unit menjadi tanggung jawab penerima manfaat.
Asep pun mengingatkan agar warga menjaga unit yang telah dibangun. “Program ini peralihan dari MCK komunal yang dulu sering mangkrak. Sekarang diberikan langsung ke individu agar lebih terjaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan sanitasi di Kabupaten Bekasi masih besar. Tercatat ada sekitar 13 ribu warga masyarakat yang menetap bidang tanah milik yang membutuhkan SPALDS.
“PR kita masih panjang untuk wujudkan sanitasi layak. Bahkan di wilayah perkotaan seperti Tambun masih banyak warga yang punya WC tanpa septitank, limbahnya langsung ke saluran. Ini harus diubah,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Swadaya Maeyarakqt (KSM) menyebut pembangunan tahap II sudah berjalan 60–70 persen.
“Kalau ada temuan dalam monitoring, pasti segera kami perbaiki. Setelah rampung akan ada serah terima resmi dan sosialisasi pemeliharaan,” katanya.
” Saya juga berharap program terus berlanjut karena masih banyak warga di wilayah Utara Bekasi yang belum memiliki toilet dan septitank,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Desa Sukadaya Sartija Arizona menyampaikan apresiasi atas monitoring tersebut.
“Monitoring ini penting agar setiap unit sesuai standar. Kami mendukung penuh karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Harapan kami, unit SPALDS benar-benar dirawat agar bisa digunakan jangka panjang,” ujarnya.
Sartija menambahkan, program ini menjawab kebutuhan dasar warga. “Di Sukadaya masih ada warga tanpa sarana sanitasi memadai. Dengan SPALDS, sedikit demi sedikit kebutuhan itu terjawab. Semoga ke depan jumlah unit bisa ditambah agar lebih banyak warga merasakan manfaat,” pungkasnya.
Diketahui, penerima manfaat yang diverifikasi dalam monitoring kali ini di antaranya beberapa warga Kampung Poncol RT 10 dan RT 11 RW 09. Warga mulai merasakan manfaat fasilitas sanitasi individu yang lebih layak dan mudah dirawat.
Editor : Ayu M
