Mediaberitapantau.web.id ~ Babelan, Bekasi — Pemerintah Kecamatan Babelan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 dalam rangka penyusunan arah pembangunan wilayah.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Camat Babelan, H. Khoirudin Muntaha, SE., MM., dengan mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan”, bertempat di Pusat Studi Bahasa Arab (PUSIBA), Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kamis (5/2/2026).
Dalam sambutannya, H. Khoirudin menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat yang dihimpun dari Musrenbang tingkat desa dan kelurahan.
Seluruh usulan tersebut dirangkum dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Kecamatan Babelan untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2027.
“Musrenbang kecamatan ini dilaksanakan setiap tahun. Seluruh hasil Musrenbang desa dirangkum dalam DU-RKP untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2027,” ujar H. Khoirudin.
Ia juga menyinggung kondisi wilayah Babelan yang saat ini masih terdampak banjir di sejumlah titik. Menurutnya, selain faktor alam, kondisi lingkungan dan infrastruktur yang belum optimal turut memengaruhi terjadinya genangan.
Hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam penentuan prioritas pembangunan ke depan, khususnya pada sektor drainase, saluran air, dan infrastruktur penunjang lainnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Ade Sukron, dalam forum tersebut menyoroti persoalan dasar yang masih sering dikeluhkan warga di wilayah Babelan dan Tarumajaya.
Ia menyebut kondisi jalan rusak, saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, serta penumpukan sampah di sungai dan bahu jalan sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, DPRD masih menemukan sejumlah titik jalan umum dan drainase yang membutuhkan perbaikan. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya volume sampah harian yang berpotensi memicu genangan hingga banjir.
Salah satu titik rawan yang disorot ialah saluran pembuang di kawasan BUT 8 Kali Kopeng, Desa Babelan Kota, yang kerap tersumbat akibat penumpukan sampah.
“Persoalan-persoalan dasar ini harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Jalan rusak, drainase tersumbat, dan sampah yang menumpuk bukan sekadar persoalan teknis, tapi berdampak langsung pada aktivitas warga dan potensi banjir.
Pemerintah daerah dan DPRD harus berjalan seiring, namun peran masyarakat juga penting agar upaya penanganan bisa berjalan optimal dan hasilnya terasa di lapangan,” ujar Ade Sukron.
Menurutnya, penanganan persoalan infrastruktur dan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Musrenbang Kecamatan Babelan 2026 turut dihadiri Sekcam Babelan Edi Gunawan, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Babelan, unsur TNI-Polri, KUA Babelan, BPD, TP PKK, Korwil Pendidikan, para kepala sekolah SDN, serta para kasi dan staf Kecamatan Babelan.
Tampak hadir pula Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Dwi Sigit Andrian, MM, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini, Kabid Bina Marga SDABMBK Ahmad Fauzi, perwakilan Dinas Sosial, dan tim monitoring Kabupaten Bekasi. (AyuM)
