Mediaberitapantau.online | Bekasi-Tim Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedung Pengawas, menyelenggarakan bimtek (bimbingan teknis) untuk 364 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang terbagi menjadi dua (2) kelompok / bagian.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi , pada Minggu (28/1/2024).
Dalam wawancara dengan Ketua PPS – Nuralih dan perwakilannya – Ahmad Rojuli , mereka menjelaskan bahwa kegiatan bimtek ini untuk mempermudah memberikan penjelasan terkait dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dan dalam tahapan ini dibutuhkan kesiapan terkait teknis pengisian.
” Tadi saja dalam simulasi banyak yang salah, ” kata Ahmad Rojuli, salah satu anggota PPS.
” Selain itu, lanjutnya, bimtek ini juga mensosialisasikan tata letak atau layout tempat pemungutan suara (TPS), “imbuhnya.
Menurut Rojuli, masih ada beberapa kendala mengenai aplikasi yang akan difungsikan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 nanti, salah satunya aplikasi SIREKAP.
“Selain SIREKAP ini barang baru bagi para KPPS, fungsinya sangat vital yakni untuk pelaporan secara online. Namun tidak dipungkiri bahwa kekuatan sinyal dan support kamera handphone juga termasuk kendala yang dihadapi, ” tandasnya.
Oleh karena itu, kita disini harus benar – benar mengantisipasi segala jenis kendala yang bakal terjadi.
Rojuli juga menjelaskan kepada awak media ketika disinggung viralnya dimedsos terkait anggaran pelantikan dan bimtek KPPS serta perbedaan anggaran yang diturunkan di masing-masing wilayah.
“Kami bingung untuk menjawabnya, karena Otoritas kebijakan itu semua dari atas, ”
“Kami akan terus konfirmasi akan hal itu. Ada atau tidaknya anggaran tersebut kami tidak bisa menyampaikannya secara detail. Dan kaitannya dengan perbedaan anggaran di masing-masing wilayah, kami juga tidak paham, ”
“Yang terpenting harapan kita semua agar proses penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di Desa Kedung Pengawas ini terkondisikan dengan damai, tanpa adanya perpecahan, nyaman, dan kondusif, ” pungkas Rojuli.
Terpisah, salah satu Tim TPS Desa Kedung Pengawas melalui komunikasi pesan whatsapp, namun tidak ingin disebutkan identitasnya menyampaikan kekecewaannya terkait bimtek yang diselenggarakan.
Menurutnya, dalam satu Tim TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing berjumlah tujuh (7) orang KPPS. Tapi kenapa yang diundang dalam satu tim hanya tiga (3) orang KPPS saja??
Sementara, masih menurut Nara sumber, berdasarkan statement KPU Pusat yang dilansir dari link kpu.go.id, bahwasanya semua KPPS yang direkrut akan mendapatkan pelatihan yang sama.
” Harusnya semua KPPS diundang ikut pelantikan agar semua bisa sama-sama paham teknis dan tugasnya di KPPS. Kok ini cuma 3 orang yg diundang? Ada apa?, ” paparnya.
” 1 TPS ada 7 anggota KPPS. Yang diundang secara resmi cuma tiga (3) orang. Saya gak tau alasannya apa. Yang dapet amplop 70.000 hanya yg hadir tiga (3) orang itu saja, sementara yang lainnya gak dapat, ” lanjutnya lagi.
“Kalau begini jadi lempar tugas. Empat (4) anggota lain yg gak ikut bimtek jadi tanggung jawab ketua utk nge’bimtek nya. Dan masa iya Ketua KPPS juga yg nyiapin amplop transportnya? ” tandasnya.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada alasan lainnya yang terkonfirmasi dari pihak PPS selaku tim penyelenggara bimtek KPPS Desa Kedung Pengawas terkait pertanyaan dan kekecewaan Tim KPPS-nya.
(Ayu)
