MEDIABERITAPANTAU, TAMBUN UTARA ~
Struktur Kepengurusan DPC PPN RI Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Internal untuk membahas terkait program pengadaan dan pengelolaan serta Produksi Beras Analog yang akan dijadikan pilot project program PPN RI Pusat.
Rapat Koordinasi berlangsung pada Sabtu (26/10/2014) pukul 14.00, di Kantor Sekretariat DPC PPN RI , Perumahan Alamanda , Desa Karang Satria , Kecamatan Tambun Utara, dengan dihadiri oleh sebanyak 30 peserta dari pengurus DPC PPN RI Kab. Bekasi dan perwakilan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PPN RI tingkat kecamatan yang telah terbentuk.
Pada sambutan awal, A. Mawardi selaku Ketua DPC PPN RI Kab. Bekasi, menyampaikan bahwa PPN RI Pusat telah mempersiapkan lahan seluas 3.000 meter untuk budidaya penanaman singkong dan jagung, yang ditujukan untuk produksi Beras Analog.
Ia katakan, informasi ini merupakan hasil kesepakatan PPN RI Pusat dalam giat RAPIM (Rapat Pimpinan ) yang digelar beberapa waktu lalu, bahwa PPN RI Pusat telah bersanding dengan para investor untuk mempersiapkan License Mesin Produksi Beras Analog.
Sementara bahan-bahan untuk Beras Analog tersebut, lanjut Mawardi diantaranya Singkong, Jagung, dan umbi-umbian. “Tujuannya untuk menangani problem pemerintah terkait ketahanan pangan, yang sama-sama kita ketahui , sampai saat ini negara kita masih import beras dari Negara Thailand dan China,” jelas Mawardi.
“Nah dengan adanya produksi Beras Analog yang lebih murah, nantinya akan membantu ketahanan pangan. Khususnya tentang program yang sedang digalakkan seperti Stunting dan Kemiskinan. Dan Program Produksi Beras Analog ini merupakan salah satu program yang sudah diputuskan oleh PPN RI Pusat, yang harus di jalankan,” tambahnya.
Lebih jauh Ketua DPC PPN RI Kab. Bekasi tersebut menerangkan ketika pilot project program ini berjalan, PPN RI Pusat akan merekomendasikan kegiatan ini untuk dilakukan di masing-masing wilayah kabupaten sampai tingkat desa, tentunya dengan monitoring dari PPN RI Kabupaten, sehingga berkesinambungan.
“Teknis dan mekanisme program ini akan diatur oleh managemen pusat. Sementara pengurus PPN RI Kabupaten berlaku sebagai fasilitator. Yang memiliki tugas selain memfasilitasi pengadaan lahan dan tenaga kerja, yang memiliki kompetensi dibidang produksi juga akan dilibatkan dalam pabrikase produktifitas Beras Analog,” ujar Mawardi.
Sebagai informasi lanjut, ungkap Mawardi , PPN RI Pusat sudah memiliki dan menyediakan lahan produktifitas Beras Analog, yakni di Wilayah Pondok Pesantren , Leuwiliang, Kabupaten Bogor, langsung dibawah pimpinan Abah Rhoudhoh Bakri.
” Hasil perdana dari Pilot project ini akan kita buktikan kepada pemerintah pusat bahwa PPN RI sudah melaksanakan dan membantu program pemerintah tanpa bantuan pemerintah. Oleh karenanya pemerintah harus siap untuk membantu memasarkan serta membuka ruang untuk PPN RI pada produksi Beras Analog secara nasional dan internasional,” tandasnya.
” Kami selaku lembaga permasyarakatan merupakan penyampai aspirasi, yang kelak akan berainergi dengan pemerintah daerah tanpa melewati dinas-dinas terkait , agar perjalanan kerja sama berjalan dengan lancar, khususnya dalam kaitannya dengan produksi Beras Analog,” beber Mawardi.
Terakhir, Ketua DPC PPN RI tersebut berharap agar semua pengurus PPN RI dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa bisa menjadi pelaksana ataupun pengelola dari setiap program. Tidak hanya sebagai objek atau penonton ataupun sebatas kontrol sosial.
” Program ini kita yang ciptakan. Oeh karenanya Pengurus PPN RI harus sebagai pelaksana program. Makanya rekan-rekan yang sudah berkecimpung dalam bidang pertanian , akan kita rangkul dalam kepengurusan PPN RI dengan pemahaman dan jalur yang sinkron,” pungkasnya.
Terpisah, dalam keterangan Wakil Ketua DPC PPN RI Kab. Bekasi Wulandari, Rapat Koordinasi disempurnakan dengan pembahasan perumusan kepengurusan tingkat kecamatan dan desa.
” Karena dengan data yang bersumber dari kecamatan dan desa inilah, PPN RI akan dapat mendeteksi dan mengaplikasikan program yang akan dan segera kita jalankan,” imbuhnya.
Selain itu lanjut Bu Wulan, selain dua pembahasan diatas, PPN RI juga diminta untuk membuat proposal program Makan Gizi Gratis yang ditujukan langsung ke pusat, berikut kegiatan Bazar UMKM dan Pelayanan pendaftaran NIB GRATIS.
“Semoga semua program PPN RI dari tingkat pusat, kabupaten, hingga ke kecamatan dan desa, berjalan dengan mudah dan lancar,” tutup Wakil Ketua DPC PPN RI Kab. Bekasi , yang karib di sapa Bu Wulan.
(Ayu)
.
