Mediaberitapantau.web.id – Babelan, Bekasi ~ Pemerintah Kecamatan Babelan menggelar rapat mingguan (Minggon) bersama unsur Muspika, UPTD, kepala desa, lurah, serta berbagai kelembagaan desa dan kelurahan, Rabu (11/2/2026), bertempat di Aula Kecamatan Babelan.
Rapat yang menjadi agenda perdana di awal tahun 2026 ini difokuskan pada evaluasi pascabencana banjir serta upaya penanganan persoalan sampah liar yang masih kerap ditemukan di sejumlah titik wilayah Babelan.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat (Sekcam) Babelan Edi Gunawan, Wakapolsek Babelan, Danramil 04 Babelan Kapten Inf. Windiarto yang diwakili Peltu Samsul, Kasi Pemerintahan Kecamatan Babelan Asep Edwin, Dudin MP, Kepala Desa Babelan Kota, Kepala Desa Buni Bakti, Sekretaris Desa Kedung Jaya, perwakilan DLH PP Wilayah I Kabupaten Bekasi, PJT, Pertamina, serta unsur pelayanan publik lainnya.
Turut hadir pula perwakilan Puskesmas Babelan I, Puskesmas Babelan II, Puskesmas Bahagia, Korwil Pendidikan Wilayah Babelan, UPTD Pengelolaan Pasar Babelan, perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Babelan, serta PSM Kecamatan Babelan.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Babelan, Asep Edwin, menyampaikan bahwa rapat minggon ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan di tahun 2026.
“Sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya evaluasi penanganan banjir, pengendalian sampah liar, serta kesiapan wilayah menghadapi agenda pemilihan BPD di beberapa desa dan pemilihan kepala desa di lima desa di Kecamatan Babelan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekcam Babelan Edi Gunawan menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan banjir, khususnya yang berkaitan dengan fungsi saluran pembuang Kali DT 8 yang melintasi sejumlah wilayah permukiman.
“Perlu peran bersama dari stakeholder, termasuk DLH, PJT, dan BBWS, untuk memastikan saluran pembuang Kali DT 8 berfungsi optimal. Titik-titik di bahu jalan umum dan sepanjang saluran tersebut memiliki dampak langsung terhadap lingkungan warga,” terang Edi Gunawan.
Dalam forum tersebut, beberapa kepala desa menyampaikan kondisi lapangan di wilayahnya masing-masing. Kepala Desa Babelan Kota, Kepala Desa Kedung Jaya, dan Kepala Desa Buni Bakti mengusulkan penanganan terhadap sejumlah jembatan rendah dan pintu air sempit yang dinilai menghambat aliran air, terutama saat debit meningkat dan saluran tersumbat sampah.
Asep Edwin menambahkan, sepanjang tahun 2026 terdapat sekitar tujuh desa dan dua kelurahan di Kecamatan Babelan yang masuk kategori rawan banjir. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar penanganan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.
“Diperlukan kepedulian bersama, baik dari masyarakat maupun instansi terkait seperti PJT II, BBWS, dan pihak lainnya, agar saluran pembuang Kali DT 8 tetap terjaga dan tidak kembali menjadi sumber persoalan banjir,” pungkasnya.(AyuM)
